Puluhan Ribu Warga Irlandia Minta Pemerintah Legalkan Aborsi

Puluhan Ribu Warga Irlandia Minta Pemerintah Legalkan Aborsi

Berita Hari Ini  -  Puluhan Ribu Warga Irlandia Minta Pemerintah Legalkan Aborsi, Puluhan ribu warga berunjuk rasa mendesak kelonggaran aturan hukum mengenai aborsi di Dublin, Irlandia, Sabtu (30/1/2017) waktu setempat. Demosntrasi itu dilakukan menjelang referendum 2018 di Irlandia.

Melansir CNN, Minggu (1/9/2017), para pengunjuk rasa meminta pemerintah Irlandia mendekriminalisasi aborsi dan memperluas regulasi yang ada untuk mengizinkan aborsi pada kasus macam kehamilan abnormal yang fatal, kasus perkosaan dan hubungan sedarah.

Puluhan Ribu Warga Irlandia Minta Pemerintah Legalkan Aborsi

Namun, ada juga yang menginginkan aturan yang lebih liberal seperti di Inggris, yang memungkinkan aborsi dilakukan hingga 24 minggu setelah pembuahan.

“Pemerintah hanya menyarankan aborsi dengan persyaratan yang paling ketat, tapi saya pikir orang menginginkan lebih dari itu,” kata Sarah Murphy, seorang profesional perekrutan berusia 26 tahun, yang hadir dalam unjuk rasa itu.

Irlandia mencabut larangan aborsi sepenuhnya pada 2013 dan mengizinkan aborsi pada kasus tertentu, misalnya dalam kondisi ibu yang nyawanya terancam.

Karena regulasi itu, menurut catatan Departemen Kesehatan Inggris, seperti dikutip Reuters, lebih dari 3.000 perempuan Irlandia pergi ke Inggris untuk melakukan aborsi pada 2016. Aktivis menyatakan, angka sebenarnya, jauh lebih besar dari itu.

Pengunjuk rasa itu membawa aneka spanduk dan poster yang intinya meminta pemerintah mencabut amandemen kedelapan konstitusi Irlandia yang memberikan bayi yang belum lahir hak yang setara dengan ibunya.

Sebuah komite berisi perwakilan semua partai di parlemen juga mempertimbangkan pencabutan itu dan akan menyampaikan laporannya pada akhir tahun ini.

Sebagian pengunjuk rasa berkumpul di luar kantor Perdana Menteri Leo Varadkar. Mereka berseru: “Jauhkan rosariomu dari rahim kami”. Ini ditujukan kepada gereja Katolik yang selama ini banyak berperan dalam pengambilan kebijakan publik di negeri itu.