Ketika Ahok Cerita Pertanyaan Anak TK

Prediksi Togel Besok

Ketika Ahok Cerita Pertanyaan Anak TK

Berita Hari Ini - Calon gubernur serta wakil gubernur DKI Jakarta nomor penentuan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta Djarot Saiful Hidayat, menyikapi pertanyaan netizen di media sosial Twitter dalam acara Rosi di Kompas TV, Minggu (2/4/2017) malam. 

Pertanyaan netizen diantaranya mengenai apakah pasangan itu dapat mengelola Jakarta dengan zero enemy serta bagaimana berlaku pada " maling biaya ". 
Ahok menjawab dengan menyampaikan pertanyaan itu sama dengan yang pernah di tanyakan seseorang anak TK. 

" Pak Ahok, mengapa sih Ayah harus musuhan sama beberapa orang, " kata Ahok menirukan pertanyaan sang anak. 
Ahok menyampaikan pernah bingung bagaimana menerangkan dengan cara pas pada anak TK itu. 

Ia lantas memohon seseorang stafnya untuk memutar film animasi anak Finding Nemo manfaat menjawab pertanyaan anak TK itu. 
Dalam film itu, kata Ahok, Nemo berteriak memohon semuanya ikan untuk berenang ke bawah. 

Namun, ikan yang lain jadi berenang ke atas. 
Rosiana Silalahi, pemandu acara itu, lalu ajukan pertanyaan apakah maksud galak serta kerasnya seseorang Ahok untuk kebaikan. 
Ahok membetulkan. 

" Iya, jadi kita terkadang disalahpahami. Sama seperti Nemo kecil. Pada akhirnya saat kita ke arah yang benar, orang yang salah arah, tentu salah pengertian sama kita. Segera anak (TK) itu ngerti, " tutur Ahok. 
Djarot lalu menimpali dengan menerangkan kalau di saat kepemimpinan Ahok-Djarot di buat system e-budgeting. 

Jadi, semua transparan mulai dari pengaturan gagasan. 
" Agar tak ada permainan, " tutur Djarot. 
Rosi ajukan pertanyaan apakah butuh toleransi dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Ahok-Djarot. 

Ahok menjawab pertanyaan itu dengan menyampaikan, " Bila curi ya no kompromi. " 
" Hus, yang saya bertanya Pak Djarot, " timpal Rosi. 

Beberapa pemirsa juga tertawa. 
Djarot lantas menjawab dengan menyampaikan dianya memahami tentang parlemen. 
Djarot lihat ada ketidaksamaan tunjangan pada pegawai di pemerintahan dengan di legislasi. 

Menurut Djarot, mungkin di buat ketentuan resmi supaya anggota legislatif dapat memperoleh tunjangan. 
Seperti tunjangan kemampuan daerah (TKD) yang di terima pegawai Pemerintah Propinsi DKI. 

Umpamanya, menambah tunjangan operasional atau tempat tinggalnya anggota legislatif. 
" Sama dengan TKD. Birokrasi bisa tunjangan tinggi sedang di legislasi, (yang) keduanya sama melayani, tak ada, " tutur Djarot pada Berita Hari Ini.