KPU : Jika Pasangan Anies-Sandi Terbukti Menggunakan Jasa Saracen Maka Pemenang Pilkada DKI Jakarta Cacat Secara Hukum

KPU : Jika Pasangan Anies-Sandi Terbukti Menggunakan Jasa Saracen Maka Pemenang Pilkada DKI Jakarta Cacat Secara Hukum

Berita Hari Ini -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memohon kepolisian untuk mengusut usai jaringan penebar kebencian Saracen, termasuk juga buka siapa pemesan beritahoax atau berita bohong pada Saracen. 

" Semuanya parpol (partai politik) termasuk juga pemerintah mesti mendorong (kepolisian) untuk mengusut selesai siapakah di belakang group ini? Apakah cuma masalah usaha semata, termasuk juga siapa yang pesan berita yang mengujar kebencian berkaitan dengan SARA, fitnah. Ini mesti kita berantas, " tutur Tjahjo. 

Tjahjo menyebutkan, apabila ada pasangan calon dalam penentuan legislatif (pileg), pilkada (pilkada), ataupun penentuan presiden (pilpres) yang bisa dibuktikan menebarkan ujaran kebencian serta SARA, harus ditindak tegas bahkan harus didiskualifikasi oleh Komisi Penentuan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kontrol atau pengawasan DPR. 

" Berkaitan pilkada, pileg, pilpres, harus juga jadi momentum baik untuk KPU serta Bawaslu dalam kontrol, pengawasan DPR siapa juga pasangan calon yang mengumbar kebencian, hujat, ujaran, serta fitnah mesti ditindak tegas. Mesti ada adu program, adu ide, " kata Tjahjo. 

" Bila ada tim berhasil paslon (pasangan calon), paslon, dalam kampanye pilkada atau pilpres yang menebar berita hoax pada intinya saya kira harus didiskualifikasi, " lanjut dia. 

Menurut Tjahjo, jika tak ada tindakan tegas yang dikerjakan, mekanisme demokrasi dalam penentuan legislatif, pilkada, ataupun penentuan presiden juga akan rusak. Itu karna, kata dia, satu di antara prasyarat berhasil gelaran itu yaitu tidak ada kampanye yang berbau SARA serta fitnah. 

" Bila tidak (ditindak tegas), akan mengakibatkan kerusakan mekanisme demokrasi kita karna prasyarat pileg, pilpres, pilkada berhasil itu tingkat partisipasi politik baik, tak ada politik uang serta tidak ada kampanye yang menyesatkan, menghujat, berbau fitnah, " tandas Tjahjo. 

Hal selaras juga diungkapkan politisi Ruhut Sitompul, apabila dalam pengungkapannya ada calon yang diambil dan berafiliasi atau menggunakan service Saracen, sebaiknya didiskualifikasi atau dihitung sebelumnya dilantik tuturnya. 

" Semestinya apabila memang mereka memakai itu (layanan Saracen), perlu dihitung juga akan dilantik atau tidak, " kata Ruhut pada wartawan, Kamis (31/8/2017). 

Pasalnya, menurut juru bicara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok - Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI 2017 ini, calon yang meme.